Jokowi Bagikan Ribuan Sertifikat di Lampung Tengah
jpnn.com, LAMPUNG - Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.300 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, di Gedung Lapangan Tenis Pemda setempat saat kunjungan kerja pada Jumat (23/11).
Presiden yang akrab disapa dengan panggilan Jokowi menyebutkan, banyaknya sengketa lahan di masyarakat memacu pemerintah mempercepat penerbitan sertifikat untuk rakyat.
"Setiap saya ke daerah, baik itu ke kampung, baik itu ke desa, keluhannya adalah sengketa lahan. Itu tidak hanya di Provinsi Lampung, di seluruh provinsi. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, dan Papua semuanya yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana," katanya.
Di Lampung Tengah, pemerintah menargetkan hingga akhir tahun ini menerbitkan hingga kurang lebih 30.000 sertifikat. Adapun secara keseluruhan, sebanyak 264.000 sertifikat akan diterbitkan untuk masyarakat Provinsi Lampung pada tahun ini.
Menurut Presiden, kepemilikan sertifikat atas tanah yang masyarakat miliki merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat tak perlu lagi khawatir akan status tanah yang mereka miliki karena dapat dibuktikan dengan sertifikat.
Dia juga mengingatkan kepada penerima sertifikat agar bersikap bijak apabila ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan di bank. Dia berharap agar masyarakat memanfaatkannya untuk hal yang produktif seperti investasi maupun modal usaha.
"Gunakan semuanya (pinjaman) untuk modal kerja, modal usaha, dan investasi. Kalau dapat untung ditabung. Begitu terkumpul mau beli mobil yang bagus, truk, atau bus silakan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman," harapnya.(fat/jpnn)
Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun ini menerbitkan hingga kurang lebih 30.000 sertifikat di Lampung Tengah.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sadali Ie Dilantik jadi Pj. Gubernur Maluku, Mendagri Tito Berpesan Begini
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Wamenaker: Kami Berharap Pemerintah Arab Saudi Berikan Kesempatan Kerja Bagi PMI
- Sekjen Kemnaker: Jadikan PTSA Sarana Ciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Cepat
- KPAI Dorong Pemerintah Blokir Gim Tidak Sesuai Aturan
- Talkshow Menjadi Netizen yang Bijak dalam Bermedia Sosial Sukses Digelar di Ternate