Jokowi Capres PDIP, Biasa aja..
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Sarwi Chaniago mengatakan wajar dan biasa saja PDI Perjuangan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden di Pilpres 2019 nanti.
"PDIP kan parpol pengusung utama Presiden Jokowi, sehingga wajar akhirnya resmi menetapkan Jokowi sebagai capres 2019," kata Pangi kepada JPNN, Jumat (23/2).
Dia menilai penetapan Jokowi sebagai capres, Jumat (23/2) ini jaraknya juga tidak jauh dari hasil pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, dengan suasana yang alami dan makanan rakyat khas.
Menurut Pangi, PDI Perjuangan tetap membaca peluang atau kans potensi menang. "PDIP tampaknya sampai sekarang meyakini Jokowi lebih besar peluang menangnya, belum ada lawan tanding," katanya.
Selain itu, kata dia, PDI Perjuangan yakin belum ada yang bisa menyalip elektabilitas Presiden Jokowi. Apalagi, beberapa lembaga survei menyebutkan elektabilitas Jokowi bertengger pada posisi teratas walaupun belum aman.
Namun yang jelas, kata dia, parpol mengalkulasi dan menghitung kembali dengan angka-angka yang punya peluang besar untuk menang. "Dalam terminologi pendekatan ilmu politik disebut bandwagon effect," ungkapnya.
Dia menambahkan dalam pertarungan pilpres dengan sistem pemilu sekarang, posisi petahana sangat diuntungkan. Petahana hampir mustahil kalah karena presiden berkuasa punya semuanya. "Sudah melakukan kampanye politik dan membangun citra selama jadi presiden," tuntasnya. (boy/jpnn)
Modal Joko Widodo untuk Pilpres 2019 bertambah. Selain sebagai petahana yang sudah membangun citra, kini sudah dapat dukungan dari partai sendiri.
Redaktur & Reporter : Boy
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis
- MK Tolak Dalil Jokowi Dukung Gibran dan Lakukan Nepotisme