Jokowi Larang Kementerian maupun BUMN Beli Kapal ke Luar Negeri

Disinggung tentang kemudahan atau insentif yang akan diberikan pemerintah pusat untuk industri shipyard Batam, presiden mengaku masih akan mengkaji lebih mendalam. Namun, ia menyebut salah satunya dari sektor pembiayaan atau finansial.

"Insentif keuangan finansial, saya akan bicarakan untuk industri galangan kapal demi untuk membangun industri maritim kita," katanya.

Sayangnya, presiden belum mau memerinci jenis insentif finansial yang akan diterapkan. Padahal, beberapa kebijakan yang mungkin dari sisi finansial seperti murahnya bunga pinjaman atau punjaman jangka panjang dapat diaplikasikan untuk menyokong pembiayaan industri ini.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan industri shipyard Batam telah mampu membuat hampir semua jenis kapal baik kapal penumpang, kapal barang hingga kapal penunjang kebutuhan militer dan pertahanan.

"Di Batam kan ada 106 perusahaan galangan kapal, ini kan besar sekali," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut Presiden, industri galangan kapal yang tumbuh pesat selaras dengan programnya untuk membangun poros tol laut. Program ini bertujuan merangkai konektivitas antarpulau dengan sistem kemaritiman yang andal, sehingga membuat distribusi barang antara satu daerah dengan yang lain kian mudah dan murah.

Pernyataan Presiden ini disambut baik Gubernur Kepri, M Sani. Gubernur meminta pemerintah pusat benar-benar mendorong instansi pemerintahan dan BUMN memesan kapal ke perusahaan dalam negeri, khususnya di Batam dan Kepri secara umum. 

"Pangsa pasar kita lokal dan internasional, agar tumbuh dan berkembang perlu didorong dengan pesanan dari dalam negeri agar (industri shipyard Batam) tidak layu sebelum berkembang," ujar Gubernur Sani di hadapan Presiden Jokowi.