Jokowi Larang Kementerian maupun BUMN Beli Kapal ke Luar Negeri

Jokowi Larang Kementerian maupun BUMN Beli Kapal ke Luar Negeri
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek pengerjaan kapal pesanan Pertamina di galangan kapal PT Anggrek Hitam, Kabil, Minggu (21/6). Sebelumnya, Jokowi membagikan 2.315 kartu sakti di Nongsa, Batam. foto: cecep mulyana / batampos / JPNN

"Tidak boleh lagi pesan (kapal) ke luar (negeri)," tegas Jokowi.

Jokowi sangat serius dengan pernyataannya itu. Bahkan dia memastikan, saat kembali ke Jakarta ia akan segera menggelar rapat terbatas dengan jajaran kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Tujuannya, kata Jokowi, tak lain untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut hanya memesan kapal ke industri galangan kapal dalam negeri.

"Ngapain pesan keluar, kalau kita sendiri bisa membuatnya, karena kalau dibiarkan bisa jebol," jelas presiden di hadapan jajaran pengusaha shipyard Batam, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri.

Jokowi juga mengaku akan menyinkronkan daftar kebutuhan kapal dari pelbagai instansi dan perusahaan pelat merah dalam negeri dengan kemampuan industri shipyard Tanah Air dalam menyediakan kapal yang dibutuhkan. 

"Saya nanti minta list (daftar, red), akan saya klop-kan dengan kebutuhan selama lima tahun ke depan," kata Jokowi.

Namun presiden juga mengingatkan pentingnya menggunakan komponen lokal untuk industri shipyard. Saat ini, kata Mantan Wali Kota Solo itu, galangan kapal di Tanah Air masih dominan menggunakan komponen asing ketimbang komponen lokal. 

"Saya tahu komponen lokal baru 40 persen, tapi kan nanti bisa bertahap ditingkatkan," ujar presiden.

BATAM - Presiden Joko Widodo memberikan sinyal bakal memperkuat industri galangan kapal di Batam dengan memperbanyak pesanan dari dalam negeri. Bahkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News