JPNN.com 
Jokowi Nilai Perlu Ada Menteri Investasi dan Ekspor
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah mengakui bahwa dalam percepatan investasi Indonesia masih kalah dibanding negara-negara lain, terutama Vietnam, Thailand, dan Singapura.
Peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) pun turun dari 72 ke 73.
Jokowi pun mengaku kecewa atas EODB dan investasi asing yang turun. Jokowi sempat mengusulkan, kalau perlu, Indonesia mempunyai dua menteri baru untuk mengatasi masalah tersebut. Yaitu, menteri investasi dan menteri ekspor.
Kedua menteri baru diharapkan mampu menuntaskan masalah fundamental ekonomi Indonesia tersebut.
”Negara lain juga sama, punya menteri khusus untuk urusan investasi dan ekspor,” ungkap mantan gubernur DKI Jakarta itu, Selasa (12/3).
Saat ini pemerintah sedikit demi sedikit sebenarnya sudah melakukan perubahan. Salah satunya, layanan Online Single Submission (OSS).
Per 10 Maret 2019, jumlah total registrasi OSS adalah 127.405 badan usaha/perorangan.
Aktivasi akun sebanyak 115.675; nomor induk berusaha (NIB) 114.246, izin usaha 106.867, dan izin komersial/operasional 81.797. Jokowi mengaku, transformasi itu baru permulaan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah mengakui bahwa dalam percepatan investasi Indonesia masih kalah dibanding negara-negara lain, terutama Vietnam, Thailand, dan Singapura.
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menteri Bahlil Dukung MTQ Antar Bangsa Digelar di Banjarmasin
- Presiden Didesak Bubarkan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi
- Jokowi Dinilai Perlu Evaluasi Bahlil
- DPR Bakal Panggil Menteri Bahlil Lahadalia terkait Dugaan Cawe-Cawe Izin Tambang
- Komisi VII DPR Bakal Panggil Menteri Bahlil yang Diduga Menyalahgunakan Wewenang
