Jokowi Titip Banyak Hal Pada OJK, dari Literasi hingga Inklusi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi jasa keuangan.

Pasalnya, dia menilai, beberapa tahun terakhir ini semakin tumbuh dan kian cepat oleh pandemi Covid-19.

Jokowi meminta OJK harus menyikapi berbagai kendala dengan cepat dan tepat kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya.

Bahkan, penipuan dan tindak pidana keuangan yang terjadi di masyarakat.

"Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ketujuh dunia di 2030," ujar presiden saat berpidato pada acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10).

Presiden menjelaskan pentingnya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, OJK juga harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan sosial.

Dia berpendapat hal itu untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Di sisi lain, eks Gubernur DKI Jakarta itu menilai pembiayaan teknologi finansial harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan.

Teknologi finansial juga harus membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik. Selain itu, membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.

"Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," jelasnya.

Jokowi menekankan inklusi keuangan juga harus menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial.

Eks Wali Kota Solo itu menerangkan penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja.