Jumlah Honorer yang Diduga Bermasalah Meningkat
jpnn.com - MATARAM - Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) kembali menemui Sekda Kota Mataram HL Makmur Said, kemarin. Mereka kembali menyerahkan data honorer K2 yang lulus seleksi CPNS tetapi diduga bermasalah secara administrasi.
Jumlah temuan tim yang dibentuk FHK2 membengkak hingga dua kali lipat temuan sebelumnya. Diketahui, beberapa hari lalu, mereka menyerahkan 23 nama honorer K2 yang diduga bermasalah. Kemarin, mereka kembali menyerahkan 26 nama baru yang diduga bermasalah.
Sehingga totalnya menjadi 49 orang. ”Prediksi kami bisa sampai 60-75 yang bermasalah,” kata Ketua FHK2 Kota Mataram Muzakallah.
Ditambahkan, timnya terus bekerja di lapangan untuk melakukan verifikasi guna membantu pemerintah. Namun ia membantah jika keberadaan tim tersebut lantaran mereka tidak mempercayai tim bentukan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram yang saat ini juga tengah turun menghimpun data. ”Semakin banyak yang kerja semakin baik,” katanya.
Ia juga meminta kepada kepala SKPD tempat honorer K2 bekerja memberikan data secara benar. Jangan ada yang berusaha memanipulasi berbagai hal untuk menutupi kecurangan yang ada.
Sekda Kota Mataram HL Makmur Said yang menerima langsung bukti baru itu hanya memberi jawaban diplomatis. Ia berjanji akan mempelajari apa yang disampaikan kepadanya. Terkait temuan tim bentukan pemkot, ia belum bisa banyak berkomentar.
Menurutnya, saat ini tim tersebut terus bekerja dan hasilnya belum dilaporkan. ”Saya belum dilaporkan, belum tahu jadinya,” katanya singkat. (cr-yuk)
MATARAM - Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) kembali menemui Sekda Kota Mataram HL Makmur Said, kemarin. Mereka kembali menyerahkan data honorer K2
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun