Junimart Girsang Ingatkan Hadi Tjahjanto Berhati-hati Terbitkan Sertifikat Tanah

jpnn.com, KEBAYORAN BARU - Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI Junimart Girsang berpesan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto untuk mengedepankan kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat tanah.
Terlebih, dalam merealisasikan target, Presiden Jokowi memiliki program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
"Pak Menteri ATR-BPN yang baru, Marsekal Hadi, lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Terlebih pada penerbitan sertifikat tanah agar jangan sampai kesalahan yang sama di masa menteri sebelumnya terulang," ujar Junimart kepada wartawan, Selasa (12/7).
Junimart mengatakan target 80 juta bidang tanah bersertifikat pada 2025 dicanangkan Presiden Jokowi melalui program sertifikat tanah gratis atau PTSL. DIharapkan, program ini terealisasi tepat waktu tanpa terkesan terburu-buru.
"Jangan karena kejar target, justru program PTSL ini jadi rusak. Bagaimana agar sertifikat tanah gratis yang dibagikan Pak Jokowi kepada masyarakat ini tidak bermasalah di kemudian hari," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu lantas menyinggung penyitaan 300 sertifikat tanah redistribusi masyarakat di Jasinga, Bogor, yang dilakukan Satgas BLBI beberapa waktu lalu.
Menurut dia, meski saat ini sertifikat tersebut telah dikembalikan kepada masyarakat, peristiwa itu patut dijadikan sebagai pelajaran berharga.
"Yang terjadi di Jasinga beberapa waktu lalu dijadikan pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati. Seharusnya, Kementerian ATR/BPN setelah peristiwa penyitaan itu terjadi segera memberikan klarifikasi, jangan dibiarkan," ungkap wakil ketua Komisi II DPR itu.
Junimart Girsang mengingatkan Hadi Tjahjanto agar berhati-hati menerbitkan sertifikat tanah
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan