Junta Militer Myanmar Tutup Akses Pangan untuk Hukum Warga Sipil

Junta Militer Myanmar Tutup Akses Pangan untuk Hukum Warga Sipil
Bangku yang disediakan untuk negara Myanmar tidak diisi oleh perwakilan negaranya saat KTT ASEAN 2022 di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11/2022). Dalam KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja ini diantaranya membahas isu-isu utama yakni krisis Myanmar. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A (antara)

Dia pun memperingatkan bahwa penderitaan manusia akan berlipat ganda dan krisis politik, hak asasi manusia, kemanusiaan, dan sosial ekonomi di Myanmar akan meningkat jika tidak ada tindakan segera.

"Kita harus mengirimkan sinyal kuat bahwa kekerasan harus diakhiri dan dukungan untuk suara-suara demokrasi diperkuat untuk membantu memberdayakan mereka yang mencari jalan menuju masa depan yang damai," kata Heyzer.

Lebih lanjut, dia juga menyerukan solusi berkelanjutan untuk warga Rohingya.

Lebih dari lima tahun sejak eksodus massal paksa dari Negara Bagian Rakhine, etnis Rohingya dianiaya dan tidak memiliki kewarganegaraan.

Mereka terus mengalami kesulitan yang ekstrem, hidup dalam kondisi yang sulit, dan menghadapi tantangan yang luar biasa.

Pada 2023, PBB mengupayakan 876 juta dolar AS (sekitar Rp 13,5 triliun) sebagai bagian dari rencana untuk merespons krisis kemanusiaan Rohingya.

Heyzer meminta komunitas internasional untuk menggandakan dukungan mereka guna penanganan pengungsi Rohingya. (ant/dil/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar Noeleen Heyzer menuding junta militer berusaha menutup akses ke pangan, dana, dan informasi


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News