JPNN.com 
Junta Militer Myanmar Tutup Akses Pangan untuk Hukum Warga Sipil
Dia pun memperingatkan bahwa penderitaan manusia akan berlipat ganda dan krisis politik, hak asasi manusia, kemanusiaan, dan sosial ekonomi di Myanmar akan meningkat jika tidak ada tindakan segera.
"Kita harus mengirimkan sinyal kuat bahwa kekerasan harus diakhiri dan dukungan untuk suara-suara demokrasi diperkuat untuk membantu memberdayakan mereka yang mencari jalan menuju masa depan yang damai," kata Heyzer.
Lebih lanjut, dia juga menyerukan solusi berkelanjutan untuk warga Rohingya.
Lebih dari lima tahun sejak eksodus massal paksa dari Negara Bagian Rakhine, etnis Rohingya dianiaya dan tidak memiliki kewarganegaraan.
Mereka terus mengalami kesulitan yang ekstrem, hidup dalam kondisi yang sulit, dan menghadapi tantangan yang luar biasa.
Pada 2023, PBB mengupayakan 876 juta dolar AS (sekitar Rp 13,5 triliun) sebagai bagian dari rencana untuk merespons krisis kemanusiaan Rohingya.
Heyzer meminta komunitas internasional untuk menggandakan dukungan mereka guna penanganan pengungsi Rohingya. (ant/dil/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar Noeleen Heyzer menuding junta militer berusaha menutup akses ke pangan, dana, dan informasi
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Pertamina International Shipping Hadiri High Level Meeting di Markas PBB
- Potensial jadi Cawapres, Yusril Dinilai Bisa Menyedot Suara Umat Muslim
- Demi Kemitraan Inklusif dan Kemanusiaan, Menlu Retno Melobi Orang Penting dari 23 Negara
- Sudah 5 Juta Orang Mengungsi Akibat Konflik di Sudan
- Yusril Dinilai Memiliki Koneksi Internasional, Solihin Pure: Layak Dampingi Prabowo
- 340 Juta Perempuan Hidup dalam Kemiskinan, Kesetaraan Gender Masih Jauh dari Kenyataan
