Kada-Wakada Beda Partai, Sekda Pusing
Sabtu, 26 November 2011 – 01:52 WIB
JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi juga mengatakan, masalah kepegawaian sangat terpengaruh dengan orientasi politik kada dan wakada. Bila mereka beda partai, maka sekdanya jadi bingung. Masalah kepegawaian, lanjutnya, nantinya juga diserahkan sepenuhnya ke tangan sekda. "Ini agar kepala daerah tak disibukkan dengan urusan aparatur, sehingga kita tawarkan (di revisi UU 32, red), sekda sebagai pengatur kepagawaian di daerah," kata Gamawan.
"Sekdanya ke nomor satu atau nomor dua," ujar Gamawan saat memberikan kata arahan di acara pelantikan pengurus Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Jakarta, Jumat (25/11).
Baca Juga:
Karenanya, dalam draf RUU revisi UU 32, kata Gamawan, nantinya wakil kada tidak dipilih dalam satu paket dengan kada. "Wakil dipilih setelah kepala daerah dipilih. Wakilnya dari PNS," ujar Gamawan disambut tepuk tangan para sekda yang hadir.
Baca Juga:
JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi juga mengatakan, masalah kepegawaian sangat terpengaruh dengan orientasi politik kada dan wakada. Bila mereka
BERITA TERKAIT
- Presiden Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren dan Keluarganya
- Honorer Non-Database BKN Jangan Berharap Lagi, Enggak Direken
- WWF Ke-10 di Bali, 7 KRI Bersiaga Menjaga Perairan di 4 Sektor
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hasil Verval Data Honorer, Resmi dari BKN
- Menteri Singgung soal Honorer jadi PPPK Part Time, Oh Non-Database BKN
- HUT ke-44 Dekranas, Parade Mobil Budaya Pecahkan Rekor MURI