KAMI Berhak Kritisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menyatakan kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang digagas Din Syamsuddin dan kawan-kawan bukanlah ancaman bagi pemerintah.
Menurut Ujang, sudah menjadi hak rakyat untuk mengkritisi pemerintah.
"Termasuk hak KAMI juga untuk dapat mengkritisi jalannya pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin," kata Ujang kepada JPNN.com, Selasa (4/8).
Sekali lagi, Ujang menegaskan bahwa KAMI bukanlah ancaman, tetapi mitra strategis bagi pemerintah.
"Karena bagaimanapun pemerintah butuh kritik dari publik, termasuk kritik dari KAMI," tambahnya.
Oleh karena itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia tersebut meminta kehadiran KAMI jangan dijadikan sebagai ancaman.
"Karena bangsa ini butuh kritik. Dan bangsa ini juga jangan jadi bangsa yang antikritik," kata Ujang.
Dia mengingatkan bila ada anak bangsa yang berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di muka umum untuk mengkritik pemerintah, lalu dianggap ancaman, itu artinya bukanlah negara demokratis.
Ujang Komaruddin menyatakan KAMI bukanlah ancaman pemerintah, melainkan mitra strategis yang berhak mengkritisi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
- Prabowo Rajin Dampingi Presiden Jokowi, Begini Kata Pengamat
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Pengamat Nilai PDI Perjuangan Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Prediksi Kang Ujang Soal Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Jangan Kaget
- Pertemuan Prabowo dan Puan Maharani Diprediksi Segera Terjadi, Ini Sebabnya
- Tanggapi Sengketa Pilpres 2024, GPKR Mengetuk Hati Para Hakim MK, Begini Harapannya