Kang Ujang: Persaingan Risma dan Anies Baswedan Bakal Makin Keras

Ia mencontohkan, seperti gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jabatannya akan diisi oleh plt yang ditunjuk pemerintah pusat.

"Artinya, akan ada berapa banyak eselon I Kemendagri yang akan mengisi pos-pos yang kosong itu selama dua tahun," ujarnya.

Ujang menambahkan berapa banyak pula eselon I tingkat provinsi yang akan menjadi plt bupati, wali kota di Indonesia, karena jabatan-jabatan tersebut kosong dari 2022-2024.

Bahkan, Ujang menambahkan, bisa saja nanti presiden mengeluarkan keppres ketika pengin mengangkat plt gubernur, bupati, wali kota dari non-PNS.

"Bisa saja, tetapi ini nanti akan mengalami perdebatan panjang," katanya.

Menurut dia, pilkada serentak  nanti akan jadi cerminan, sehingga terlihat proyeksi politik 2024 bila seandainya pilkada 2022 dilaksanakan.

Karena itu, Ujang berharap pemerintah bijaksana, partai politik-partai politik pun melakukan hal terbaik, termasuk pula DPR tidak seenaknya sendiri.

"MK juga ketika ada judicial review, melaksanakan keputusan terbaik untuk rakyat, bukan untuk parsial dan kelompok tertentu," paparnya.