Kartu Prakerja Diakui Dunia Internasional, Patut Dicontoh Banyak Negara

“Tujuan pembelajaran sepanjang hayat, antara lain bertujuan untuk menekan ketidakadilan gender dan ketimpangan ekonomi,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Cipta Kerja, yang merupakan lembaga pengarah kebijakan membeberkan misi kemanusiaan yang dijalankan pemerintah tersebut.

Menurutnya, program Kartu Prakerja merupakan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan.

“Hasilnya, sejak 2020 hingga 2022, lebih dari 16,4 juta orang dari seluruh wilayah dan kota di Indonesia telah mengikuti program ini. 51 persen dari mereka adalah perempuan dan tiga persen adalah penyandang disabilitas. Dari mereka yang menganggur, sepertiga dari mereka kini bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan,” kata Airlangga.

Airlangga menyatakan program ini lebih dari sekadar kebijakan, pendanaan, atau teknologi. Dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya, serta di pemerintahan, perusahaan dan individu.

“Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” pungkas Airlangga.

United Nations Commission for Social Development (UN CSocD-61 PBB) adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial.

Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen. Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan.