Kasus Gatot Kental Politis
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menilai, kasus hukum yang menimpa Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kental dengan bau politis. Hal ini terkait dengan posisi Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Jaksa Agung M.Prasetyo, yang sama-sama berasal dari Partai NasDem.
Terlebih lagi - seperti sudah diungkap Razman Arif Nasution saat masih menjadi kuasa hukum Gatot - bahwa sebelum kasus hukum ini mencuat telah terjadi pecah kongsi antara gubernur dengan wakil gubernur.
"Jadi, kalau betul-betul gubernur dan wakil gubernur sudah konflik, dan fakta bahwa wakil gubernur adalah NasDem, maka sulit bagi kita untuk tidak khawatir ada kepentingan politis seperti yang dirasakan Gatot," ujar Margarito Kamis kepada JPNN kemarin (24/8).
Lebih lanjut pria bergelar doktor kelahiran Ternate, Maluku Utara, itu mengatakan, untuk mengakhiri prasangka adanya kepentingan politik itu, Kejaksaan Agung harus rela menyerahkan penanganan kasus bansos Pemprov Sumut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jaksa Agung harus melepas (kasus bansos, red), melimpahkan ke KPK," ujar Margarito.
"Agar jauh dari kesan ada intervensi kepentingan politik," imbuhnya lagi.
Dikatakan lagi, kalau memang ada kepentingan politik, maka kejaksaan agung sudah tidak perlu ngotot lagi untuk menangani kasus bansos. Pasalnya, Gatot saat ini sudah berstatus tersangka kasus suap hakim PTUN Medan dan nantinya setelah menjadi terdakwa, agar dinonaktifkan sementara. Saat itulah, Erry akan naik posisi sebagai Pj gubernur Sumut.
"Toh andaikata, andaikata ada situasi politik, toh itu sudah tercapai. Gubernur sudah menjadi tersangka, mau apa lagi?" kata Margarito.
JAKARTA - Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menilai, kasus hukum yang menimpa Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kental dengan bau politis.
- Halalbihalal Peradi SAI, Juniver Girsang Ajak Advokat Bersatu
- Prajurit TNI AL Bantu Padamkan Kebakaran Kapal MT Gebang di Banten
- LQ Indonesia Lawfirm Berhasil Memediasi Pengembang PIK, Charlie Chandra Bebas dari Tahanan
- Dorong Gerakan Hidup Sehat Dilakukan Secara Masif, Lestari Moerdijat Khawatir Soal Ini
- Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi
- Irjen Iqbal: Bhara Daksa 91 Bersaudara Selamanya