Kasus Pelindo II, IDM Tuding Audit BPK Pesanan DPR
Kamis, 20 Juli 2017 – 13:27 WIB
"Audit BPK pesanan DPR bersifat politis dan banyak melanggar kepatuhan dan etik dalam tata cara audit. Sangat aneh sekali," ujarnya. (boy/jpnn)
Direktur Kajian Ekonomi dan Bisnis Indonesia Development Monitoring (IDM) Ferdinand Situmorang menilai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Akbar Sitorus
- Pemkab Lombok Tengah Optimistis Bisa Kembalikan Kelebihan Bayar Sesuai Audit BPK
- BPK Audit Pengelolaan Keuangan Polda Bali, Irjen Putu Jayan Berkata Begini
- Sambangi Kejagung, TPDI Sebut Pemberian Opini WTP untuk Pemkab Sikka NTT Bermasalah
- Top, Bakamla RI Kembali Meraih Opini WTP
- Konon Ade Yasin Perintahkan Pengumpulan Uang dari ASN, Ini Tujuannya