Kata Aktifis 98, SBY Bapak Demokrasi

Ketika didesak mengapa Presiden SBY tidak mau mengeluarkan izin pemeriksaan sebagai tersangka terhadap beberapa kepala daerah yang merangkap pengurus Partai Demokrat, seperti Walikota Bukittinggi, Djufri? Ketujuh aktivis tersebut justru tidak melayani pertanyaan tersebut.

Sementara untuk berbagai aksi demo yang telah mereka lakukan pada saat harga BBM naik bahkan menuntut agar SBY meletakan jabatannya, rekan Sarbini, Wahab Talaohu, mengaku saat itu rakyat dalam keadaan susah. "Bangsa kita tengah ditimpa krisis ekonomi saat itu dan rakyat dalam keadaan susah. Jadi kami harus turun ke jalan-jalan," ujar Wahab Talaohu.

Tapi dalam perjalanan di akhir masa 5 tahun jabatan SBY, kata Wahab Talaohu, ternyata Pemerintahan SBY dapat dipercaya. "Karena itu sembilan Agenda Reformasi yang dirumuskan Gerakan Aktivis '98 dititipkan ke SBY untuk dilaksanakan," lanjutnya.

Menyikapi upaya dua pasang calon presiden masing-masing Mega-Pro dan JK-Win mendesak KPU untuk segera melakukan perbaikan DPT dan mengumumkannya ke seluruh rakyat Indonesia, Sarbini menyebut gerakan tersebut harus diwaspadai karena sarat dengan muatan politis. "Dari isu DPT yang diusung oleh dua pasang capres tersebut, ada beberapa agenda susupan politis yang perlu untuk diwaspadai. Kewajiban kita hanya satu yakni menjaga stabilitas dan jangan mau bangsa ini mundur lagi," kata sarbini.