Kaukus Penyelamat Minta KPK Awasi Kongres Demokrat

Kaukus Penyelamat Minta KPK Awasi Kongres Demokrat
Kaukus Penyelamat Minta KPK Awasi Kongres Demokrat

jpnn.com - JAKARTA - Kaukus Penyelamat Partai Demokrat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (8/5) sore. Mereka meminta lembaga antirasuah itu untuk turun tangan mengawasi  Kongres III Partai Demokrat di Surabaya pada 11-13 Mei 2015 yang akan datang.

"Bahwa dalam pengamatan kami, telah terjadi upaya untuk membuat Kongres Surabaya tak kondusif terhadap penyelenggaraan forum demokrasi," kata ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Dadi Risdaryanto, seusai menyampaikan surat ke KPK.

Menurutnya, Kaukus Penyelamat Partai Demokarat curiga penyelenggaraan kongres nanti bakal sarat dengan praktek money politic alias jual beli suara.

Pasalnya, ada okum-oknum di dalam Demokrat yang sangat berambisi menginginkan ketua umum incumbent dan juga bekas Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali bertahta.

Yang lebih mengkhawatirkan, tambahnya, praktek politik uang ini justru terindikasi dilakukan oleh panitia penyelenggara kongres. Hal ini terlihat dari adanya uang akomodasi kepada para peserta.

"Panitia tidak transparan, terutama soal keuangan. Dari situ perlu ada audit keuangan kongres dan dana kepanitiaan kongres. Kita hanya ingin Partai Demokrat yang mengusung semangat Bersih, Santun, dan Cerdas perlu untuk konsisten menjalankan proses poltik yang jauh dari money politics," papar dia.

Apalagi, tambahnya, sebagian besar dari peserta kongres adalah penyelenggara negara baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun dari tingkat nasional. Sesuai undang-undang, mereka tidak boleh menerima pemberian atau hadiah dari pihak lain.

Selain itu, Kaukus Penyelamat PD ini rencananya juga akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo. Mereka hendak menyampaikan imbauan agar presiden memastikan netralitas seluruh unsur pemerintah saat kongres nanti.

JAKARTA - Kaukus Penyelamat Partai Demokrat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (8/5) sore. Mereka meminta lembaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News