Kemendagri Diminta Hati-hari Pilih Rekanan Proyek KTP

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo menyatakan bahwa pihaknya akan memantau proses pengadaan KTP berbasis NIK di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011. Namun sebelum proyek yang dibiayai anggaran negara sebesar Rp 6,7 triliun itu direalisasikan, BPK meminta Kemendagri berhati-hati dalam memilih rekanan.

Hal itu disampaikan Hadi Purnomo saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK dan Kemendagri tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sebagai sarana untuk audit keuangan negara di gedung BPK, Jumat (10/12). Menurut Hadi, Kemendagri perlu meneliti ketaatan calon rekanan proyek KTP berbasis NIK dalam hal pajak.

"Dalam proyek KTP itu, lihat tax clearance (surat dari Ditjen Pajak tentang pemenuhan kewajiban perpajakan) rekanan selama lima tahun terakhir. Sebisa mungkin rekanan harus memiliki tax clearance. Itu penting untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan pantas jadi rekanan atau tidak," ujar mantan Dirjen Pajak Kementrian Keuangan itu.

Selain itu, lanjutnya, sebisa mungkin proses lelang dilakukan secara elektonik. Tujuannya, untuk efisiensi sekaligus meminialisir potensi penyelewengan. "Dengan e-procurement, dilakukan e-korespondensi. Semua sekarang pakai sistem elektronik. Hemat struktur tapi output teurukur," tandasnya.