Kemendagri Ingatkan Kada Hindari Tujuh Area Rawan Korupsi

Dia mengatakan, penahanan terhadap kepala daerah menimbulkan dampak yang luar biasa. Tidak hanya sosiologis pada masyarakatnya, tapi juga terhadap sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan.
Dia mencotohkan kasus di Klaten, Jawa Tengah yang melibatkan hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Pascakejadian stuck (terhenti, red) pelayanan," katanya.
Namun, lanjut dia, kondisi itu tidak dibiarkan. Pemerintah harus memastikan jangan sampai pelayanan terhenti. Hal ini juga akan dilakukan di Cirebon, yang kasusnya mirip di Klaten karena diduga melibatkan banyak SKPD.
Menurutnya, secara psikologis hal itu akan berpengaruh pada SKPD. "Oleh itu kami langsung melakukan pendampingan," kata anak buah Mendagri Tjahjo Kumolo itu.
Akmal menuturkan, pendampingan pernah dilakukan Kemendagri di Klaten, Malamg, Pubalingga dan daerah lainnya. “Concern kami di pemerintah adalah pelayanan publik harus jalan," tegasnya.(boy/jpnn)
Kemendagri sudah tiga kali melayangkan surat kepada para gubernur, bupati dan wali kota tentang tujuh area rawan korupsi yang menyeret banyak kepala daerah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Calon Haji Asal Cirebon Meninggal Dunia di Embarkasi Indramayu
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Pemda Diminta Mendukung 7 Program Prioritas Pemerintah, Berbahagialah Para Guru
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan