Kemendagri Sudah Jaring Kandidat Pj-Pjs Kepala Daerah
Untuk level provinsi, Kemendagri akan mengusulkan nama-nama pejabat eselon satu ke presiden. Nanti presiden yang menentukan. ”Jadi, daerah gak perlu mengusulkan, gak bisa,” tuturnya.
Sedangkan untuk level kabupaten/kota, yang mengusulkan adalah pemerintah provinsi untuk dipilih Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Nama yang diusulkan adalah pejabat eselon dua di tingkat pemerintah provinsi. ”Kecuali daerah dalam kondisi konflik, maka bisa dari pusat,” terangnya.
Soni mengatakan, saat ini sudah dijaring nama-nama calon Pj dan Pjs. Yang paling dekat adalah Pj untuk gubernur Kalimantan Barat.
Sebab, masa jabatan gubernur saat ini habis pada 14 Januari 2018. Kemudian, Pj gubernur Sulawesi Tenggara yang berakhir pada Februari 2018.
Sisanya akan disiapkan PJS gubernur setelah petahana ditetapkan sebagai calon. Kecuali daerah yang petahananya tidak maju kembali seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Soni menambahkan, bukan tidak mungkin Pjs bisa melanjutkan menjadi Pj jika gubernur definitif yang digantikan sudah berakhir masa jabatannya.
”Papua, misalnya, akan ada Pjs empat bulan selama cuti, kemudian ada Pj lima bulan karena gubernur sudah AMJ (akhir masa jabatan, Red),” terangnya. (far/c10/oni)
Dirjen Otda Kemendagri Soemarsono mengatakan, pihaknya menjaring nama-nama nama calon Pj dan Pjs.
- Rakernas V, PDIP Bahas Sikap dan Posisi Partai di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Menjelang Pilkada Serentak 2024, Agus Fatoni Minta Dukungan TNI
- KPU Makassar: Tak Ada Calon Kepala Daerah Jalur Independen
- Ketua MPR Ajak Kader FKPPI DKI Jaya Sukseskan Pilkada Serentak 2024
- Survei WE Institut: Elektabilitas Eri Cahyadi Tertinggi untuk Pilkada Surabaya 2024
- Menteri Anas Tegaskan Seleksi CASN 2024 tidak Mungkin Ditunda