Kemendikbud dan Kemenag Terima Rapor Merah

Dia menyatakan sistem ini bisa dijalankan karena ternyata banyak sekali KPS yang dikembalikan lagi (return) ke pemerintah pusat. Jumlah KPS yang return itu mencapai 400 ribu lembar lebih. Bisa jadi minimnya angka penyaluran BSM disebabkan karena banyaknya KPS yang dikembalikan itu. "Banyak faktor KPS dikembalikan lagi, seperti pemegangnya meninggal dunia atau tidak ditemukan lagi alamatnya," kata dia.

 

Sujana mengatakan sistem usulan sekolah ini bisa berujung pada penerbitan KPS baru. Dia mengatakan masyarakat lebih baik segera menjalankan musyawarah desa atau kelurahan untuk mengusulkan keluarga miskin penerima KPS yang baru. Sujana mengatakan cara itu lebih baik ketimbang repot-repot unjuk raya ke Jakarta.

 

Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nur Kholis Setiawan mengatakan siap menjalankan sistem penyaluran BSM melalui usulan sekolah. Dia mengakui bahwa penyaluran BSM tidak bisa hanya dijalankan dengan sistem usulan dari pemegang KPS saja.

 

Meskipun akan menjalankan sistem usulan sekolah, Nur Kholis mengatakan akan mengawasi dengan ketat. Sebab cara ini rawan terjadi manipulasi nama-nama keluarga miskin baru. Data usulan penerima KPS baru akan tetap diverifikasi oleh pemerintah pusat. Dia berahap pertengahan bulan ini ada perkembangan signifikan terkait penyaluran BSM di Kemenag. (wan)