Rabu, 22 November 2017 – 19:43 WIB

Kemensos Jamin Transparansi Penggunaan Dana Undian

Rabu, 22 Maret 2017 – 22:11 WIB
Kemensos Jamin Transparansi Penggunaan Dana Undian - JPNN.COM

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di acara temu penyelenggara undian gratis berhadiah (UGB) di Jakarta, Rabu (22/3). Foto: Biro Humas Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) tak mau membiarkan dana hibah dari undian gratis berhadiah (UGB) berlama-lama tak termanfaatkan. Ada UGB dari usaha kesejahteraan sosial (UKS) dan barang hadiah tidak tertebak (HTT) atau hadiah tidak diambil pemenang (HTDP) yang nilainya hingga ratusan miliar.

UGB merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Kemensos harus mempertanggungjawabkan penggunaan UGB.

“Ini juga menjadi area zona integritas bebas korupsi. Karena ada kaitannya dengan kepercayaan dan tanggung jawab kita kepada penyelenggara UGB," katanya di sela-sela temu penyelenggara UGB di Jakarta, Rabu (22/3).

Khofifah menjelaskan, pengelolaan dana hibah UGB juga tak luput dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, kinerja dari hasil UGB juga dilaporkan ke Kementerian Keuangan. 

Menurut Khofifah, hibah UGB juga mendorong keserasian dan kesejahteraan sosial bagi 26 komponen penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). "Banyak quick response yang harus dilakukan dan tidak ada payung untuk bisa diambil dari APBN," ucapnya.

Sebagai contoh, Kemensos tak memiliki anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni kawasan perkotaan. Karenanya, anggarannya dibiayai dengan dana UKS.

Selain itu juga ada program penanganan anak telantar dan korban eksploitasi yang tak dianggarkan dalam APBN. Padahal, program itu butuh penanganan secepatnya. “Sehingga UKS ini amat membantu memberikan quick respons,” ujar Khofifah.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemsos Hartono Laras menambahkan, pengelolaan dana UGB berupa UKS dipastikan transparans karena dipantau KPK, diaudit BPK dan dinilai oleh Ombudsman. "Pengelolaannya dengan prinsip kehati-hatian, data by name by address guna mengatasi permasalahan sosial," ujarnya.

SHARES
loading...
loading...
Komentar