Kementerian ATR/BPN Komitmen Perhatikan Masyarakat Adat, Hingga Pegawai BPN Papua Barat
Sekali lagi, Surya mengakui pemerintah pusat perlu belajar ke seluruh wilayah Indonesia dan memcoba merumuskan kebijakan yang pas.
"Karena kami ingin bantu rakyat, ada perhatian lebih untuk masyarakat adat. Khusus Kabupaten Tambrauw, karena ada perdanya jadi di sini unik, Bupati dan jajarannya juga komitmen dalam hal ini," katanya.
Menurut Surya lagi, tadinya juga ada penyerahan penetapan peta marga.
Dia menegaskan hal ini menarik karena harus disepakati anggotanya dari hal batas, riwayat, silsilah, tata batas, dan sebagainya.
"Hal ini tidak mudah karena harus partisipatif. Buat kami, informasi itu penting, saya ingin tahu bagaimana prosesnya, dan bisa atau tidak diterapkan di seluruh Indonesia," kata Surya Tjandra.
Sebelumnya, Wamen Surya beserta rombongan meninjau lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tambrauw yang saat ini kondisinya kurang baik.
"Dalam kunjungan kali ini saya juga berkunjung ke teman-teman kami sendiri dari BPN, kalau di Tambrauw sebagai kabupaten baru, kantornya juga masih kontrak dengan masyarakat sekitar," ungkapnya.
Ia mengatakan demi mendukung pelayanan kepada masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Tambrauw akan dipindahkan ke bekas Kantor DPRD Kabupaten Tambrauw.
Kerja keras menyejahterakan masyarakat, termasuk di Papua Barat, bukan hanya kewajiban Kementerian ATR/BPN, tetapi perlu kerja sama lintas sektor.
- Wamendagri: Musrenbang Papua Barat 2024 jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat
- 2 Tahun Pimpin Papua Barat, Paulus Waterpauw Sukses Bawa Perubahan
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat
- Pemerintah Hadirkan Program Sertifikat Tanah Gratis, Syarief Hasan Berkomentar Begini
- PSI Peroleh 7 Kursi DPRD di Papua Barat, Kenaikan 700 Persen
- 49 Kg Daging Sapi Tanpa Sertifikat Kesehatan Disita Karantina Papua Barat