Kementerian BUMN Didesak Transparan Soal IPO KS

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, mendesak agar berbagai spekulasi masyarakat terhadap penetapan harga saham (IPO) PT Krakatau Steel Tbk (KS), harus dijawab pihak pemerintah - dalam hal ini Kementerian BUMN - secara transparan. Karena menurutnya, nantinya jika tak terjawab, justru akan terus menggelinding jadi bola panas.

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/11), Hatta mengatakan bahwa kewenangan rencana pelepasan saham KS, sebenarnya sudah dilakukan sejak dua tahun lalu (2008). Urusan di Menko Perekonomian juga telah selesai, namun hanya sebatas sebagai tim di Komite Kebijakan Privatisasi 2008. Sedangkan persoalan harga, kata Hatta, diserahkan kepada pemegang saham.

"Ini sudah ditetapkan Menko pada 2008 lalu, saat itu (oleh) Ibu Ani (Sri Mulyani Indrawati). Di situ urusannya selesai di Menko. Selanjutnya untuk harga saham, itu menjadi otoritas pemegang saham, mengenai berapa harganya dan lain-lain," tuturnya.

Ketua Umum PAN itu pun mengaku tidak mengetahui banyak soal penetapan harga saham PT KS. Bahkan, selaku Menko Perekonomian, Hatta juga mengaku tidak punya kapasitas (untuk) memberi masukan atau mengevaluasi harga itu, apakah murah atau mahal. "Saya tidak paham soal jual-beli saham," katanya pula.