Kementerian ESDM Dukung Langkah Pemerintah Menuju Ekonomi Hijau
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus berkomitmen menanggulangi dan mengatasi perubahan iklim dengan membangun program ekonomi hijau.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan program ekonomi hijau dari sisi kebijakan energi nasional berfokus terhadap pengembangan energi baru terbarukan yang minim emisi dan ramah lingkungan.
Adapun program tersebut bertujuan melindungi lingkungan dengan mengurangi efek gas rumah kaca sekaligus mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan transisi energi menuju netral karbon yang sudah dicanangkan di dalam COP-26 di Glasgow, UK. Kami berusaha mencapai netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat," ujarnya Ego dalam acara Green Economy Indonesia Summit 2022, Rabu (11/5).
Pada 2021 realisasi porsi EBT di dalam bauran energi nasional baru mencapai 11,7 persen, sedangkan target bauran setrum bersih itu justru mencapai 23 persen pada 2025 mendatang.
Ego mengungkapkan Kementerian ESDM akan mendorong pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebesar 3,6 gigawatt dengan potensi peningkatan bauran 0,8 persen.
Kemudian, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 10,6 gigawatt dan penerapan bahan bakar nabati sebanyak 11,6 juta kiloliter dengan potensi peningkatan bauran empat persen.
Menurut Ego, agar pengembangan EBT bisa berjalan baik maka dibutuhkan beberapa regulasi yang untuk mendukung percepatan pengembangan energi baru terbarukan.
Pemerintah terus berkomitmen menanggulangi dan mengatasi perubahan iklim dengan membangun program ekonomi hijau.
- World Public Relations Forum 2024 jadi Sarana Meningkatkan Peran Humas Global
- Cerita AO PNM dari Tanah Mataram, Tangguh jadi 'Kartini' Keluarga
- Kabar Terkini Utang Indonesia, Meningkat Lagi, Untuk Apa?
- Antisipasi Penguatan USD, BUMN Harus Pasang Kuda-Kuda
- Mengenal Rumput Purun, Gulma yang Disulap Nasabah PNM jadi Tas Cantik
- MRT Jakarta Teken Kerja Sama dengan Sojitz Corporation, Nilai Kontrak 4,2 Triliun