Kementerian PUPR akan Bangun Rumah Instan di Daerah Gempa
jpnn.com - JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan mendorong pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISHA di daerah yang termasuk dalam wilayah rawan gempa di Indonesia.
Adanya RISHA diharapkan dapat meminimalisir kerusakan rumah yang diakibatkan gempa sehingga kerugian yang diderita masyarakat bisa dikurangi.
"Teknologi RISHA pada intinya adalah rumah tahan gempa. Jadi memang diperuntukkan bagi daerah-daerah yang memang rawan terjadinya gempa," ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin kepada pers, Sabtu (14/11).
Saat ini, imbuhnya, Kementerian PUPR tengah mendorong pembangunan RISHA di daerah gempa seperti di daerah Alor, NTT. Pasalnya, beberapa waktu lalu telah terjadi gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah-rumah warga di daerah tersebut.
Usai terjadi gempa kemarin, dirinya pun ikut terjun langsung ke lapangan di Alor mendampingi Menteri PUPR guna melihat seberapa parah kerusakan rumah warga akibat gempa."Teknologi RISHA memang dikembangkan oleh Puslitbang Kementerian PUPR dan akan kami gunakan untuk membantu masyarakat di Alor yang menjadi korban gempa beberapa waktu lalu," tandasnya.
Pembangunan RISHA selain menggunakan teknologi bangunan terkini juga diharapkan mempercepat proses pembangunan rumah warga. Namun demikian, sumber daya manusia yang berkompeten dalam pembangunan RISHA masih sedikit.
"Kami akan terus berupaya mensosialisasikan teknologi RISHA kepada masyarakat luas serta para pengembang dan tukang-tukang bangunan sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya," pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan mendorong pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua