Kemiskinan Petani dan Upaya Swasembada Pangan

Kedua, bimbingan massal (bimas) berupa program intensifikasi pertanian yang mendorong petani untuk menggunakan teknologi pertanian modern. Ketiga, peningkatan infrastruktur pertanian berupa pembangunan jaringan irigasi secara besar-besaran untuk mendukung produktivitas sawah.

Keempat, subsidi pemerintah, dimana pemerintah memberikan subsidi untuk pupuk, benih, dan kebutuhan pertanian lainnya guna mendorong produksi. Kelima, peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menjaga stabilitas harga pangan dan menyerap hasil panen petani.

Namun, keberhasilan ini juga memiliki beberapa tantangan, seperti ketergantungan pada subsidi, degradasi lingkungan dibarengi penurunan kesuburan lahan  akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintesis secara besar-besaran, dan stagnasi produktivitas pada tahun-tahun berikutnya.

Setelah periode tersebut, swasembada pangan sulit dipertahankan dan Indonesia harus menempuh impor untuk kecukupan beras di dalam negeri.

Saat ini, upaya, tekad dan keyakinan Presiden Prabowo  dalam mewujudkan swasembada pangan berhadapan dengan kenyataan tingginya kemiskinan petani  dan kemunduran sektor pertanian.  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September  2024, mencatat persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 8,57 persen  atau 24,06 juta orang. Sebanyak 11,34 persen  atau 13,01 juta orang miskin ada di perdesaan dan 11,05 juta orang atau 6,66 persen ada di perkotaan.

Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung masyarakat perdesaan, menghadapi tantangan besar. Sebesar 48,86 persen  dari total penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Ini berarti hampir setengah dari penduduk miskin adalah petani.

Namun, dalam kondisi tersebut, sektor pertanian masih menjadi penampung tenaga kerja terbesar di Indonesia  yaitu 29,8 persen dari total seluruh tenaga kerja dan berkontribusi 12,4 persen terhadap PDB nasional.