Kepala Sekolah di Surabaya Mulai Pusing Atur Dana

Kepala Sekolah di Surabaya Mulai Pusing Atur Dana
140 Sekolah tak Bisa Gelar UNBK Mandiri. Foto Dokumen JPNN.com

jpnn.com - jpnn.com -Sejumlah sekolah di Surabaya masih mengalami kendala setelah pemindahan pengelolaan SMA/SMK.

Salah satunya karena standardisasi sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) yang ditetapkan oleh Pemprov Jatim.

SPP dinilai terlalu kecil untuk sekolah di Surabaya. Sumbangan yang mereka terima diprediksi tidak akan mampu mencukupi biaya operasional yang harus dikeluarkan saban bulan.

Kepala SMAN 1 Surabaya Johanes Mardijono mengatakan bahwa standar SPP untuk SMA sebesar Rp 135 ribu dinilai terlalu kecil.
"Semester lalu, waktu ada bopda, besaran SPP yang ditanggung pemkot mencapai Rp 152 ribu. Kalau sekarang diturunkan, tentu sekolah akan menanggung beban berat," ungkapnya.

Setelah diambil alih pemprov, nanti kepala sekolah harus pintar-pintar mengalokasikan anggaran yang mereka terima untuk beragam kegiatan.

Di antaranya, menggaji GTT/PPT, melaksanakan kurikulum, hingga urusan kesiswaan.

Di luar itu, sekolah juga harus membayar tagihan listrik dan air. Sebelumnya, dua pengeluaran terakhir tersebut menjadi tanggungan pemkot.

Bagi sekolah, pengeluaran listrik dan air cukup besar. Di sekolah yang dipimpin Johanes Mardiono itu, saban bulan pemkot harus mengucurkan dana sekitar Rp 15,5 juta.

Sejumlah sekolah di Surabaya masih mengalami kendala setelah pemindahan pengelolaan SMA/SMK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News