Kereta Cepat Jakarta-Bandung Banjir Kritik, hingga Muncul Kata 'Jangan Dipaksakan'
Selasa, 12 Oktober 2021 – 15:55 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengevalusi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelum menyuntikkan APBN ke proyek tersebut. Foto: ANTARA/Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Melalui perpres tersebut, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini berasal dari APBN.
"Menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN," tulis dia di Twitter akun @MardaniAliSera, Selasa (12/10). (ast/jpnn)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengevalusi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelum menyuntikkan APBN ke proyek tersebut.
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Martin Manurung: Presiden dan DPR Sepemikiran Tuntaskan RUU PPRT
- Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan dengan Negara Lain
- PNM Mekaar Buka Peluang Akses Pembiayaan Bagi Banyak Keluarga di Berbagai Daerah
- MDI Ventures lewat Amvesindo Ambil Peran dalam Peluncuran Maturation Map
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Rayakan 124 Tahun Pegadaian, SP Pegadaian Ikuti Arahan Presiden Prabowo