Kerja Nyata, 650 Kader Muda Siap Mengorganisasi Rakyat

jpnn.com - JAKARTA – DPP PDI Perjuangan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Bidang (Rakorbidnas) Pemuda dan Olahraga, di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Acara yang digelar 9-10 April ini dihadiri Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Ketua Baguna Mochtar Muhammad dan pengurus DPP PDIP.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Sukur H Nababan menjelaskan, Rakorbidnas merupakan forum nasional yang diikuti oleh hampir 650 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta yang merupakan kader PDIP ini terdiri dari utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPC) sebanyak 34 Orang, dan utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 520 orang.

“Mereka diharapkan dapat melahirkan kader-kader muda PDI Perjuangan yang kuat secara ideologi, mantap secara politik, dan mampu mengorganisir rakyat. Kader muda juga harus mampu bekerjasama dan bergotong royong," kata Sukur.

Menurut Sukur, Rakorbidnas yang mengusung tema “Kerja Nyata Pemuda PDI Perjuangan Untuk Indonesia Raya” ini sengaja diangkat sebagai bentuk semangat untuk berkarya dan bekerja secara nyata, bukan hanya sebatas wacana.

“Saatnya untuk berhenti berwacana, sudah saatnya pemuda bekerja nyata untuk Indonesia raya, ” kata dia.

Menurut Sukur, Rakorbidnas Pemuda dan Olahraga merupakan konsolidasi mesin organisasi untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis dalam bentuk program-program kerja nyata, yang dapat dilaksanakan secara sinergis, terintegrasi, dan berjenjang, yang melibatkan seluruh kader-kader PDI Perjuangan dari tingkat Pengurus Anak Ranting, Pengurus Ranting, PAC, DPC, DPD dan DPP Partai.

“Kami ingin seluruh kader muda PDI Perjuangan bekerja nyata, bekerja bersama, bergotong royong. Makanya, program yang akan diputuskan di Rakorbidnas lebih bersifat teknis. DPP akan memberikan petunjuk teknisnya secara detail, sehingga semua program bisa dilaksanakan oleh seluruh cabang,” ujar Anggota DPR RI ini.