Kesepakatan Kompensasi di Uluru Summit

Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan dan Victoria sedang melakukan negosiasi perjanjian awal dengan orang-orang Aborijin di negara bagian itu.
Dewan Referendum akan melaporkan kembali kepada Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi dengan rekomendasinya setelah konvensi di Uluru.

Tidak semua komunitas Aborijin dilibatkan

Meski ratusan orang Aborijin dan Torres Strait Islander bepergian ke Uluru untuk melakukan pembicaraan, beberapa lainnya merasa tak dilibatkan.
Fiona Hamilton, yang merupakan bagian dari aliansi kelompok regional Aborijin Tasmania, mengatakan, Dewan Referendum yang ditunjuk pemerintah tidak berkonsultasi secara cukup luas.
"Dewan Referendum perlu bertanggung jawab atas fakta bahwa komunitas Aborigin regional pada umumnya benar-benar tidak dilibatkan dari proses mereka dan ini tidak dapat diterima," katanya.

Dalam sebuah pernyataan, seorang juru bicara Dewan Referendum mengatakan, dewan tersebut "menyesalkan jika pendekatannya telah menyebabkan seseorang merasa tersisih dan berharap mereka dapat mencari kesempatan lain untuk berbagi pandangan mereka".
Fiona Hamilton mengatakan bahwa dia tidak menerima permintaan maaf dewan tersebut.
"Mereka perlu bertanggung jawab atas fakta bahwa mereka telah mengabaikan banyak warga Aborijin Tasmania dan juga warga Aborijin di seluruh Australia yang layak untuk terlibat dalam kesepakatan dan yang belum pernah dilibatkan sama sekali." Kata Fiona Hamilton.

Referendum 'yakinkan' semua orang Australia'

Delegasi Uluru akan berusaha menyatukan suara terkait usulan apakah sebuah referendum dibutuhkan, dan seperti apa referendum itu nantinya akan dilakukan.
Meskipun terdapat dukungan bipartisan untuk mengakui 60.000 tahun sejarah Aborijin dan Torres Strait Islander dalam konstitusi Australia, gagasan itu sendiri sangat tidak mungkin untuk mendapatkan persetujuan di Uluru.
Pada pertemuan komunitas yang diadakan selama enam bulan terakhir, beberapa orang telah meminta dibentuknya sebuah badan ‘First Nations’ untuk memberi saran kepada Parlemen.
Sementara masyarakat Aborijin lainnya menginginkan adanya jaminan bahwa sebuah ketentuan akan dimasukkan ke dalam konstitusi yang melarang diskriminasi rasial.