Keterangan Politikus Gerindra Ini Menohok Ahok

Meski berpandangan demikian, DPR kata Sufmi, menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim MK untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah mantan Bupati Belitung Timur tersebut memiliki  kedudukan hukum dalam pengajuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, BUpati dan Wali Kota, terkait Pasal 70 ayat 3 huruf a yang mengatur keharusan cuti bagi petahana pada masa kampanye, ketika kembali bertarung kembali dalam pilkada.(gir/jpnn)