Ketua Bawaslu: Rekap Paling Rawan di Desa dan Kecamatan

jpnn.com - JAKARTA – Pascapencoblosan 9 Juli, potensi terjadinya pelanggaran tahapan pilpres masih terbuka lebar.

Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan, kerawanan kecurangan penghitungan suara ada di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di kelurahan/desa dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Rekap paling rawan di tingkat desa dan kecamatan. Karena di sana tenaga-tenaga (pelaksana pemilu) adhoc (sementara). Jadi ada potensi intervensi dan indikasi digoda oleh orang-orang tertentu dan kekuasaan daerah,” ujar Muhammad di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (10/7)..

Menurut Muhammad, meski desa dan kecamatan tempat yang paling rawan, bukan berarti di tingkat kabupaten/kota, tidak ada indikasi kerawanan. Hanya saja derajatnya lebih pada tingkatan teknis.

Kondisi lain, kerawanan kecurangan juga terjadi karena waktu untuk proses rekapitulasi yang begitu singkat, yakni hanya 12 hari sejak proses pemungutan dilaksanakan.

Menghadapi kondisi ini, Bawaslu menerapkan pola khusus guna mengawal proses rekapitulasi. Yaitu dengan memastikan pengawas di tingkat desa/kelurahan dan panitia pengawas kecamatan, memahami regulasi secara benar.

“Panwas harus tahu kapan mengeluarkan rekomendasi dan jadwal rekapitulasi, sehingga rekomendasi bisa ditindaklanjuti. Mulai hari ini (Kamis,red) sudah ada yang turun ke tingkat desa mengawal proses itu walaupun ada tingkatan-tingkatan yang sudah melaksanakan, tapi kita merasa penting menyaksikannya secara langsung,” katanya.

Saat ditanya terkait kemungkinan pengawas lapangan juga ikut berpihak kepada salah satu pasangan calon, Muhammad tidak memungkiri kemungkinan itu.  Apalagi hingga saat ini menurutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga terus menangani kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.