Ketua DPRD DKI Minta Anies Berpikir Rasional soal Kebijakan Menaikkan UMP
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berpikir rasional dalam mengambil keputusan soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022.
Pasalnya, kebijakan Anies menaikkan UMP hingga 5,1 persen atau Rp 225.667 dinilai memberatkan pelaku usaha kecil.
Menurut dia, Anies memang memikirkan kesejahteraan buruh namun bersikap sebaliknya terhadap pengusaha kecil.
"Kita harus berikan (kenaikan UMP) yang rasional. Jadi, jangan menyenangkan (buruh) saja, tetapi dampak pemulihan ekonomi sampai di mana?" ucap Pras sapaan Prasetyo Edi, Senin (27/12) sore.
Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan keputusan Anies bisa menjadi bumerang bagi Pemprov DKI.
Dia khawatir bila banyak perusahaan yang kolaps akibat tak bisa menutupi biaya operasionalnya lantaran harus menaikkan gaji karyawan.
"Akhirnya orang yang mau maju, mendapatkan pemulihan ekonomi, bisa berantakan semua," kata dia.
Tak hanya itu, dia menganggap kebijakan Anies berdampak dan diikuti oleh daerah lain. Sebab, Jakarta sebagai Ibu Kota negara kerap dijadikan barometer oleh daerah-daerah lain.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berpikir rasional dalam mengambil keputusan soal kenaikan UMP 2022.
- DKJ Bakal Alokasikan 5 Persen APBD Buat Kelurahan
- Pemprov DKI Dukung Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan Berkonsep TOD
- Prabowo: Mas Anies dan Muhaimin, Saya Pernah Berada di Posisi Anda
- Senyum Semringah Anies-Muhaimin di Momen Spesial Prabowo-Gibran
- Ekspresi Anies-Muhaimin saat Menghadiri Penetapan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal