Ketum Golkar Rangkap Jabatan? Itu Mah Biasa

Ketum Golkar Rangkap Jabatan? Itu Mah Biasa
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi.

jpnn.com - JAKARTA - Tensi politik di Partai Golkar terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru. Berbagai isu pun bergulir untuk mengikis dukungan ke calon ketua umum.

Salah satu amunisi yang digunakan untuk menyerang calon ketua umum Golkar adalah isu rangkap jabatan. Isu itu menyasar Ade Komarudin yang kini  menjadi ketua DPR.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi, sebenarnya bukan hal mengejutkan ketika Akom -sapaan Ade- diserang dengan isu rangkap jabatan. Namun, kata Ari, rangkap jabatan sebenarnya bukan hal baru bagi ketua umum Golkar.

Ari mengatakan, Golkar dalam sejarahnya pernah memiliki ketua umum yang juga ketua DPR. Yakni Wahono, Harmoko hingga Akbar Tanjung.

"Sejarah mencatat Golkar telah sukses menempatkan Wahono, Harmoko dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR takkala mereka tengah menduduki jabatan sebagai ketua umum Golkar," ujar Ari melalui layanan pesan singkat, Kamis (12/5).

Mantan wartawan itu menambahkan, hal yang membedakan ketua umum Golkar saat ini adalah persoalan yang dihadapi. Menurutnya, siapa pun yang akan terpilih sebagai ketua umum akan dihadapkan pada persoalan tren menurunnya suara Golkar dari pemilu ke pemilu.

Karenanya Ari mengingatkan agar Golkar bisa memanfaatkan momen musyawarah luar biasa untuk bisa memilih ketua umum yang tepat. “Ingat, raihan suara Golkar yang terus merosost dari pemilu ke pemilu harus menjadi alarm agar Golkar bangun," ulas dosen di sejumlah perguruan tinggi terkemuka itu.(ara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News