Ketum ICMI Anggap Reuni Akbar 212 Tak Produktif Bagi Umat
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai reuni bagi para peserta Aksi 212 di Monas, Jakarta Pusat pada 2 Desember mendatang tidak produktif. Guru besar ilmu hukum tata negara itu menilai aksi bertitel Reuni Akbar 212 itu sekadar politik kerumunan.
"Saya sendiri pun sudah sering menyampaikan pendapat sebaiknya kaum muslimin tidak terlalu mengedepankan soal jumlah, soal banyak-banyakan, soal crowd politics, politik kerumunan," kata Jimly di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/11).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, umat Islam saat ini seharusnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia juga mengharapkan perjuangan umat Islam lebih terorganisasi demi kemajuan bangsa.
“Politik kerumunan itu cukup untuk ekspresi aspirasi harus dihargai, semua orang harus menghargainya. Cuma kalau terus-menerus berkali-kali pakai alumni, lama-lama itu tidak produktif," tuturnya.
Akademisi kelahiran Palembang, 17 April 1956 itu menambahkan, siapa pun bebas berekspresi untuk menyuarakan pendapat. Hanya saja kalau bicara dakwah, kata Jimly, maka Reuni Akbar 212 tidak produktif.
"Dakwah yang produktif itu mengajak dengan simpati, mengajak dengan damai. Dakwah itu maknanya mengajak lebih luas dari tablig," tuturnya.
Karena itu dia mengingatkan tokoh-tokoh masyarakat maupun agama agar kembali kepada semangat dakwah. Kalaupun ada kondisi yang harus diperbaiki, katanya, sebaiknya dilakukan lewat dakwah.
Meski demikian Jimly mempersilakan pihak-pihak yang mau ikut Reuni Akbar 212. Hanya saja, Jimly tetap meyakini aksi semacam Reuni Akbar 212 tak efektif.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai Reuni Akbar 212 hanya politik kerumunan yang tak produktif.
- Jimly Asshiddiqie Harap Semua Pihak Nantinya Terima Putusan MK: Kita Move On lah
- Jimly Asshiddiqie: Biarkan Saja Ada Hak Angket Pemilu
- Jimly: Rencana Hak Angket Dilihat Positif Saja Demi Menguatkan Sistem Demokrasi RI
- Tanggapi Jimly soal Hak Angket Pemilu 2024, Ganjar: Kami Tidak Menggertak
- Nomor Dua
- 5 Berita Terpopuler: BKN Tegas soal Batas Pengisian DRH NIP PPPK, Banyak Honorer Deg-degan, Panik