KKP Berkomitmen Wujudkan Pengelolaan Perikanan di Indonesia

KKP Berkomitmen Wujudkan Pengelolaan Perikanan di Indonesia
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam Webinar “Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan yang Merujuk pada Sistem Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif, yang diselenggarakan pada selama dua hari, sebagaimana rilis yang diterima pada Jumat (27/8). Foto: Tangkapan layar

Senada dengan Sri Yanti, Direktur Eksekutif ADI M Mukhlis Kamal mengungkapkan perikanan kakap-kerapui dihadapkan pada implementasidari pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI dan menuju perikanan presisi yang ditentukan oleh keakuratan data yang berguna bagi pengelolaan.

Selain itu, tantangan alamiah kakap-kerapu antara lain pertumbuhan yang lambat, pembalikan perkembangan kelamin ikan, ketergantungan kepada habitat karang yang ancamannya tinggi, dan budaya konsumen.

Pada hari kedua Webinar, Dirjen Perikanan Tangkap Dr. Ir. M. Zaini menyampaikan KKP berkonsentrasi mendorong model pengelolaan terukur mulai hulu hingga hilir.

Saat ini pendataan masih belum rapi sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan. Prinsip perikanan berkelanjutan, di mana ekologi, ekonomi, dan sosial menjadi komitmen dan fokus.

“Penangkapan terukur diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi ekonomi maupun pengendalian ekologi lingkungan laut. Untuk menunjang ini, Harvest Strategy dan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) merupakan hal strategis dalam pengelolaan. Pengembangan pelabuhan akan menjadi hal penting. Akan dilakukan juga semua tata kelola perikanan di KKP," ujar Zaini.

Dia menambahkan estimasi potensi, alokasi pusat dan daerah, peluang pemanfaatan, alokasi usaha GT dan unit kapal, rencana pengembangan kapal perikanan dan pelabuhan, multiplier efek menjadi perhatian. Akan dilakukan pengawasan yang ketat termasuk penggunaan teknologi satelit dan peralatan lainnya. Kapal-kapal  akan diwajibkan mendarat di WPP terkait dan hanya akan di satu WPP, sehingga bisa dipantau dan terukur dengan baik.

Plt Kepala Badan Riset SDM KKP Dr. Kusdiantoro menekankan pentingnya kolaborasi untuk penyediaan data dan informasi untuk para pemangku kepentingan, termasuk internal KKP.

Dia mengatakan E-BRPL untuk pengumpulan data elektronik dapat mendukung pengkajian stok.

KKP berkomitmen mewujudkan pengelolaan perikanan di Indonesia demi tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ekologi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News