Koalisi Jokowi Belum Sepakati Jabatan Ketua MPR buat Golkar, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP)  Arsul Sani memastikan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum menyepakati figur yang akan menjadi ketua MPR periode 2019-2024. Menurutnya, hingga saat ini belum ada keputusan di antara parpol anggota koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 untuk menyerahkan posisi ketua MPR ke Partai Golongan Karya (Golkar).

“Bagi PPP, kalau pada akhirnya nanti memang disepakati finalnya untuk Golkar tidak ada masalah, tetapi kalau ini dikatakan bahwa semuanya yang ada di koalisi dan di luar koalisi sudah menyepakati untuk Golkar, itu belum. Bukan tidak ya, belum,” kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8). 

BACA JUGA: Siapa yang Merasa Lebih Hebat dari Cak Imin? Silakan Jadi Ketua MPR

Dia menegaskan, secara faktual sampai saat ini memang belum ada pertemuan yang melibatkan seluruh partai KIK untuk membahas figur ketua dan wakil ketua MPR. Karena itu Arsul berani memastikan bahwa belum ada keputusan apa pun, termasuk memberikan kursi ketua MPR untuk Partai Golkar. “Sampai sekarang kan belum,” tegasnya. 

Legislator PPP di Komisi III DPR itu menambahkan, kemungkinan pertemuan parpol-parpol KIK digelar paling cepat setelah Kongres V PDI Perjuangan di Bali 8-11 Agustus 2019. Menurut dia,  tidak menutup kemungkinan pula di sela-sela kongres partai pemenang Pemilu 2019 itu ada pembicaraan di antara parpol KIK.

“Karena kan kemungkinan besarnya Pak Jokowi akan hadir (pada pembukaan Kongres V PDIP, red). Kalau pertemuan itu (terwujud) tidak hanya antarpartai politik tetapi juga ada Pak Jokowi juga,” katanya.

Lebih lanjut Arsul menuturkan, membicarakan paket pimpinan MPR  tidak akan terlepas dari pembahasan soal pengisian pimpinan komisi-komisi dan badan di DPR yang dikenal dengan sebutan alat kelengkapan dewan. Ada sekitar 80 posisi pimpinan AKD.

BACA JUGA: Fadli Zon Klaim Gerindra Pantas jadi Pimpinan MPR