Komisi IV DPR: Bapanas Punya Tanggung Jawab Besar Wujudkan Kedaulatan Pangan

Komisi IV DPR: Bapanas Punya Tanggung Jawab Besar Wujudkan Kedaulatan Pangan
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kaus putih) menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI pada Rabu, 16 November 2022. Dalam rapat tersebut, juga menghadirkan Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirut Holding Pangan ID FOOD Frans Tambunan, dan Dirut PT Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman. Foto: Dok. Badan Pangan Nasional

Menurutnya, dengan segala tugas dan fungsinya yang besar dalam menjaga kebutuhan pangan seluruh masyarakat anggaran NFA masih kurang.

“Anggaran lumayan, tetapi masih kurang. Maksud saya, bapak harus sampaikan kepada presiden, 'pak, saya ini hadir bukan hanya sebagai pangan, tetapi di situ ada ketergantungan rakyat Indonesia',” ucapnya.

Terkait anggaran tersebut, Komisi IV akan membahas lebih lanjut usulan penambahan anggaran NFA tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1,2 triliun dalam rapat selanjutnya.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan siap melakukan upaya maksimal untuk menjalankan semua tugas dan fungsi yang dimanatkan kepada lembaganya.

Untuk itu, pihaknya telah menyusun dan memeperhitungkan dengan baik berbagai program yang akan dijalankan pada tahun 2023.

“Program kegiatan NFA tahun 2023 secara garis besar terbagi kedalam tiga program utama yaitu, pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, serta pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai program itu telah di breakdown secara mendetail sehingga dapat merepresentasikan komitmen NFA dalam mengurai berbagai permasalahan pangan satu per satu.

“Kami mau selesaikan satu per satu, saya mohon dukungan ketua dan Komisi IV. Kami detailkan satu-satu mulai dari hulu hingga hilir karena dalam menyelesaikan masalah pangan kita tidak bisa sepotong-sepotong,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional, Bapanas butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya DPR.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News