Komisi IV DPR: Bapanas Punya Tanggung Jawab Besar Wujudkan Kedaulatan Pangan

Komisi IV DPR: Bapanas Punya Tanggung Jawab Besar Wujudkan Kedaulatan Pangan
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kaus putih) menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI pada Rabu, 16 November 2022. Dalam rapat tersebut, juga menghadirkan Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Dirut Holding Pangan ID FOOD Frans Tambunan, dan Dirut PT Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman. Foto: Dok. Badan Pangan Nasional

Pasalnya, NFA dibentuk untuk membereskan seluruh permasalahan perpanganan nasional. Maka dari itu, banyak harapan besar disematkan terhadap lembaga ini.

“Badan ini berada langsung di bawah presiden, bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, dan saya maknai badan ini memegang kendali penuh dalam sektor pangan nasional kita,” ungkapnya.

Sementara itu, menyinggung program pemenuhan CPP, Anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan meminta NFA mengoptimalkan pembelian gabah dan beras dari petani-petani dalam negeri dengan melakukan penyesuaian harga.

“Perlu pengkajian bersama terkait revisi HPP, sehingga memudahkan peran Bulog dalam menyerap gabah dan beras petani dengan harga yang menguntungkan petani. Badan Pangan Nasional harus dapat memastikan distribusi pangan yang merata,” ujarnya.

Penyerapan gabah dan beras lokal tersebut bertujuan untuk mendorong kesejahteraan petani.

Menurutnya, sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun kedaulatan dan kemandirian pangan, NFA harus fokus kepada dua hal utama, yaitu produksi dan kesejahteraan petani.

“NFA mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun kedaulatan dan kemandirian pangan. Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta kehadiran badan pangan nasional mampu menjaga keseimbangan dua sisi, yakni bagaimana stabilitas harga tetap melindungi konsumen dan membantu menjaga kesejahteraan petani,” ujarnya.

Sedangkan anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus menyinggung kondisi anggaran NFA yang masih terbilang kecil.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional, Bapanas butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya DPR.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News