Komisi VIII DPR Setujui Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun
Kemudian 4,18 persen untuk belanja barang non-operasional, seperti honor pendamping, bantuan operasional untuk LKS, SLRT, dan program Atensi, dan sebesar 0,13 persem untuk belanja modal.
“Kami juga anggarkan Rp 74,08 triliun (94,67 persen) untuk Belanja Bansos," sebutnya.
Belanja bansos tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komuditas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas dan sebagainya.
Secara umum, Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp77,15 triliun, dan Program Dukungan Manajemen Rp 1,09 triliun.
Anggaran untuk Prioritas Nasional dialokasikan Rp 76,96 triliun, dan program Non Prioritas Nasional sebesar Rp1,29 triliun.
Sejumlah anggota DPR mengapresiasi dan mendukung langkah Kemensos karena dinilai kebijakan yang diambil menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama terkait dengan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Semoga berjalan dengan baik di tahun 2022. Saya minta Mensos memberikan perhatian khusus terhadap pendamping PKH,” kata Anggota Fraksi PAN Muhammad Rizal
Dia juga mengusulkan agar Kemensos meningkatkan dukungan kepada pendamping agar kinerja dalam mempercepat penanganan kemiskinan makin tinggi.
Mensos Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih atas dukungan dan dorongan DPR melalui Komisi VIII, termasuk dengan telah disetujuinya anggaran TA 2021.
- Sido Muncul Berbagi Santunan Kepada 1.000 Anak Yatim di Jakarta
- Akhir Periode Kepengurusan, PIA DPR Berbagi Berkah Ramadan
- Tebar Berkah Ramadan, Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa
- Dokter Kecantikan Ayu Widyaningrum Berbagi dengan Ribuan Anak Yatim di Banjarmasin
- Prabowo-Gibran Menang, RUMI Gelar Tasyakuran Bersama Anak Yatim
- Bamsoet Apresiasi JWL yang Berikan Santunan ke 500 Anak Yatim