Komite Normalisasi Mulai Goyah

"Orang yang membujuk saya tadi (kemarin) berasal dari salah satu perwakilan dari Jakarta. Dia datang sambil membawa tanda tangan lima anggota Komite Normalisasi lainnya. Kalau saya tanda tangani, saya dibilang mencla-mencle. Ini menyangkut nama baik dan saya tidak mau terjebak dengan intrik-intrik yang sedang terjadi. Buat apa saya tanda tangan kalau tidak sesuai hati nurani," jelas Rudy.

Selain menghasilkan beberapa poin penting, rapat KN PSSI juga menelurkan beberapa hal. Yaitu penghapusan hukuman kepada Pengcab PSSI Solo dan PSM Makassar yang terlibat dengan LPI. Selain itu, KN juga ingin mencabut sanksi hukum kepada Persibo dan Persema, pemain, pelatih, wasit, dan tentunya Arifin Panigoro yang dihukum dalam Kongres PSSI di Bali lalu.

"Masalah Pengcab PSSI Solo dan PSM kan beda, yang memberi sanksi tim Exco (komite eksekutif). Karena Komite Normalisasi juga berlaku sebagai tim Exco, pemutihan tersebut tidak masalah. Tapi kalau Persibo dan Persema kan yang memberi hukuman PSSI saat kongres di Bali. Jadi sama sekali bukan wewenang Exco untuk memutihkan. Hal tersebut hanya bisa dilakukan saat kongres PSSI mendatang, bukan di rapat Komite Normalisasi. Ini yang saya tidak setuju," jelas Rudy.

Berdasarkan surat FIFA pada 4 April lalu, keputusan KN mengkonversi agenda pertemuan dengan pemilik suara PSSI menjadi kongres pembentukan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) pada Kamis lalu (14/4) adalah salah. Sebab berdasar surat FIFA tersebut KN juga diberi tugas menjadi KP. Jadi tidak perlu lagi dibentuk KP baru. Tapi ada indikasi, KN memang tidak bisa berbuat banyak menghadapi tekanan dari mayoritas pemilik suara.