Komitmen Terhadap Keberlanjutan, Indonesia Gunakan SJI

"Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ini untuk mendukung kabupaten melalui kebijakan yang ditargetkan dan bantuan keuangan untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan kita bersama, dan kami akan terus mengembangkan inisiatif untuk mendukung kabupaten dan industri kami dengan lebih baik,” ucap Anang.
Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan merupakan inisiatif nasional untuk melacak, menunjukkan, dan mendorong kemajuan kabupaten terhadap keberlanjutan di Indonesia.
Direktur Utama Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono mengatakan platform data SJI akan memberikan jaminan bahwa daerah telah atau sedang menuju pemenuhan standar keberlanjutan melalui penyediaan data yang konkret.
“Pendekatan berbasis data akan menguntungkan semua pelaku di sepanjang rantai pasokan kelapa sawit, mulai dari membantu petani menunjukkan bahwa kelapa sawit mereka berasal dari lokasi bebas deforestasi, hingga membantu perusahaan pengimpor mengakses informasi penting untuk pemeriksaan uji tuntas mereka. Ketika data yang jelas dan andal tersedia melalui platform seperti SJI, audiens domestik dan internasional dapat yakin bahwa kemajuan kabupaten di Indonesia menuju keberlanjutan didukung oleh bukti,” kata Haris.
Indikator dan platform data telah diposisikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi hijau, menginformasikan proses kebijakan dalam negeri dan mekanisme transfer fiskal, serta mengkomunikasikan kemajuan keberlanjutan menuju pasar komoditas global.
Indikator tersebut juga memungkinkan kabupaten untuk menunjukkan produksi pertanian yang berkelanjutan, dan menguatkan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan sehingga dapat mendorong produksi yang berkelanjutan, legal dan bebas deforestasi.(chi/jpnn)
Pesan ini disampaikan dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta untuk meningkatkan kesadaran akan inisiatif Sustainable Jurisdictions Indicators (SJI).
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
- Bappenas Meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- IDSurvey Bersama 3 Entitas Holding Gelar Halalbihalal