Komjen Paulus Waterpauw: PON itu Muruah Negara, Harus Sukses Terlaksana dan Tidak Boleh Ditunda
jpnn.com, MIMIKA - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Paulus Waterpauw menyatakan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua yang rencananya digelar 2-15 Oktober 2021 merupakan muruah negara yang harus dilaksanakan dengan sukses.
Mantan Kapolda Papua itu menegaskan bahwa PON XX tidak boleh tertunda.
“PON itu murah negara, harus sukses terlaksana dan tidak boleh ditunda," kata Komjen Paulus Waterpauw di Timika, Papua, Kamis (5/8).
Komjen Paulus Waterpauw menyatakan itu menyikapi keinginan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang telah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, untuk meminta pertimbangan penundaan perhelatan PON XX, lantaran penularan kasus Covid-19 yang makin tinggim dengan jumlah korban meninggal dunia kian banyak.
Jenderal bintang tiga Polri itu mengatakan telah menemui Eltinus Omaleng untuk membicarakan hal tersebut.
"Bupati Mimika memang menulis surat ke presiden lewat gubernur Papua untuk mengungkap fakta bahwa masyarakat lokal yang nanti akan menjadi penonton aktif PON XX masih banyak yang belum mau divaksinasi. Hal itu akibat pengaruh dari tokoh-tokohnya," kata dia.
Sehubungan dengan itu, Komjen Paulus Waterpauw meminta Eltinus Omaleng segera mengumpulkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya yang selama ini menolak program vaksinasi Covid-19 agar memberikan dukungan terhadap keberlangsungan PON XX Papua pada Oktober mendatang.
Komjen Paulus Waterpauw itu mengajak bersama-sama mendukung penyelenggaraan PON XX Papua.
Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menegaskan PON XX Papua tidak boleh tertunda. PON XX Papua merupakan muruah negara.
- Profil Paulus Waterpauw, Tokoh Besar yang Masuk Bursa Calon Gubernur Papua
- Mantan Kaba Intelkam Polri Paulus Waterpauw Masuk Bursa Pilgub Papua
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Jalan Trans Papua Terputus, Lihat nih!
- PBD Gelontorkan Rp 100 M untuk Perguruan Tinggi, Senator Filep Harapkan Pemprov se-Papua Ikuti Kebijakan Ini
- 5 Berita Terpopuler: ASN yang Pindah ke IKN Bakal dapat 1 Apartemen, 92 Ribu NIK Warga Jakarta Bakal Nonaktif