Konflik di Papua Libatkan Tujuh Pihak

JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, segera mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap PT Freeport yang beroperasi di Papua. "Sebab, perusahaan tambang itu sudah menjadi biang kerok konflik Papua," kata Presidium IPW Neta S Pane, Sabtu (29/10) di Jakarta.

IPW juga mendesak Presiden untuk meminta klarifikasi dari Kapolri sehubungan dengan keterangan PT Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana 14 juta dolar US perempat bulan kepada Polri. "Dan meminta  keterangan Panglima TNI sehubungan adanya SKT 16 ribu personil TNI di Papua," kata Neta.

IPW mengingatkan agar Presiden tak perlu berwacana yang tidak  urgen seperti permintaan pada jajaran pemerintah untuk berdialog dengan Amnesti International. "Yang harus dilakukan Presiden adalah melakukan langkah-langkah konkrit. Sebab, penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya digantungkan pada Polri," tegas Neta.

Dijelaskan Neta, pemerintah pusat harus serius menyelesaikan masalah sosial dan politik di sana. Ada pun masalah keamanan, kata Neta, itu hanya efek dari ruwetnya masalah sosial dan politik di Papua.