KPH: KHDPK untuk Memulihkan Hutan Jawa
Rabu, 12 Oktober 2022 – 14:42 WIB
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka KPH Jawa menyimpulkan bahwa kebijakan KHDPK sebagaimana ditetapkan oleh Menteri LHK melalui Surat Keputusan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
“Dengan demikian kami berpendapat dan mengusulkan agar PTUN Jakarta selayaknya TIDAK MENGABULKAN gugatan serikat pekerja Perhutani dkk atas KHDPK.” (fri/jpnn)
KPH Jawa memberikan masukan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menolak gugatan SP Perhutani dkk terhadap SK LHK Nomor 287 tahun 2022 tentng KHDPK.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
BERITA TERKAIT
- KLHK Perkuat Peran Generasi Muda dalam Upaya Konservasi Air
- Peringati HUT ke-30, PPLI Berkomitmen Lindungi Indonesia dari Bahaya Limbah Industri
- Kejar Target 2028 Bebas PCBs, KLHK dan UNIDO Bersiap Proyek Pengelolaan Fase 2
- Eks Kades di Riau Ditangkap KLHK Setelah Buron Selama 4 Bulan, Kasusnya Berat
- Atasi Berbagai Tantangan Isu-isu Keberlanjutan Fungsi Lingkungan, RPP jadi Terobosan & Inovasi KLHK
- Menteri LHK: Carbon Governance Kunci Regulasi Perdagangan Karbon