KPI Tuding Pemerintah Obral Izin Siaran

KPI Tuding Pemerintah Obral Izin Siaran
KPI Tuding Pemerintah Obral Izin Siaran
Ditambahkannya, hingga saat ini ada 560 permohonan izin penyiaran. Namun yang sudah diselesaikan izinnya baru sekitar 12-13 persen. Minimnya capaian ini, kata Dadang, karena keterbatasan KPI Daerah dalam hal SDM, fasilitas, serta teknologi.

"Kalau di pusat (Jakarta) infrastrukturnya sudah cukup bagus. Yang jadi masalah di daerah. KPID-nya sangat terkendala dengan SDM serta keberadaan fasilitasnya. Karena itu kami berharap DPR dan pemerintah mempertimbangkan masalah ini dalam revisi UU Penyiaran," tandasnya. (Esy/jpnn)


JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia mengeluhkan banyaknya izin siaran yang dikeluarkan pemerintah tanpa melalui evaluasi dengar pendapat (EDP).


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News