KPK Bakal Punya Ruang Tahanan Sendiri

Sementara itu, Ditjen Pemasyarakatan Sihabuddin langsung memberikan gambaran bagaimana bentuk rutan tersebut. Salah satu spesifikasinya adalah bisa menampung 100 koruptor. Untuk pembangunannya sendiri diperkirakan menelan dana Rp 100 miliar. "Total dengan biaya sarana dan prasarana lain seperti sistem keamanan akan mencapai Rp 100 miliar," urainya.

Namun, kepastian itu bisa terganjal di DPR. Sebab, untuk mencairkan dana Rp 100 miliar membutuhkan keputusan dari wakil rakyat di Senayan. Jika disetujui, rutan tersebut bisa segera dibangun. Kelak, pengelolaan tetap dibawah Kemenkumham meski anggaran operasional Rutan dari KPK.

Untuk lokasinya, Sihabuddin menyebut sudah ada beberapa opsi. Mulai di Depok, Cibinong dan Bekasi. Nanti akan disesuaikan dengan desain rutan dan berbagai fasilitas standar yang diperlukan oleh KPK. Yang pasti, karena pengelolaannya masih dibawah Kemenkumham, berbagai hal harus mendapat persetujuan pihaknya dulu.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad menyambut baik kesepakatan itu. Namun, dia mengisyaratkan jika pembangunan rutan itu masih cukup lama sebab butuh koordinasi lebih lanjut. "Masih dikoordinasikan masalah itu," ujar Abraham di KemenkumHAM. (dim)