KPK Bidik Pejabat Sumbar

Wakil Direktur LBH  Sumbar Roni Saputra memberikan apresiasi terhadap kedatangan KPK ke Sumbar. Ia mengatakan Pemerintah Daerah dan DPRD seharusnya mendukung langkah  yang telah dipilih oleh KPK. Turunnya  KPK ke Sumbar sebagai salah satu langkah untuk pencegahan terhadap tindakan korupsi.Dengan KPK  melakukan pengawasan terhadap  proses penyusunan penganggaran ,artinya  KPK  telah menimalisir dampak tindakan korupsi.

“Kami mendukung langkah yang telah dipilih KPK tersebut.Artinya Indonesia bersih yang selalu dijadikan jargon, tidak hanya sebatas jargon belaka. Selama  ini  informasi soal penganggaran yang ada ,masih sulit  didapatkan masyarakat.Bahkan saat masyarakat ingin mengetahuinya selalu terbentur.Pemerintah daerah selalu berdalih hal itu adalah rahasia.Padahal dana yang ada di APBD, masyarakat punya hak untuk mengetahuinya,” ucapnya.

Terkait dengan turunnya KPK melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, ia juga memberikan dukungan soal itu. Roni menilai pelayanan publik yang diberikan pemerintah ke masyarakat masih jauh dari harapan.“ Misalnya saja di Samsat lah. Katanya  pelayanan satu pintu, tapi masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan satu pintu tersebut serta bahkan jadwalnya tak jelas.Jika dislogankan dalam satu hari, ternyata masyarakat tidak mendapatkan pelayanan seperti yang di slogankan,”ucapnya.

Katanya, masih banyak pengadaan proyek yang tendernya  tidak dilakukan secara terbuka. Dengan hal tersebut dijadikan sebagai bidikan KPK, diharapkan akan ada  perbaikan yang lebih baik lagi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumbar. “ Kami berharap perbaikan itu,jangan hanya KPK ada di sini saja, tapi setelah KPK tidak di sini pelayanan yang lebih baik ke masyarakat tetap harus dilaksanakan,”ucapnya.