KPK Diminta Pelototi Penyimpangan BBM dan Pajak

Menurutnya, mungkin angka kerugian negara di kisaran Rp 40 triliun per tahun setelah kuota BBM bersubidi terus ditambah. Dari dua praktik korupsi itu saja, nilai atau hasil rampokan komunitas koruptor masih jauh lebih kecil dari Rp39,3 triliun temuan KPK sepanjang periode 2004-2011.

"Kebijakan mensubsidi BBM tidak salah. Tetapi pengelolaan BBM bersubsidi yang koruptif menyebabkan BBM bersubsidi selalu melampaui kuota dan tidak tepat sasaran," kata dia.

Bambang berharap KPK nantinya juga mendalami masalah manipulasi pengelolaan BBM bersubsidi ini, karena kerugian negara yang ditimbulkannya sangat masif.

Menurutnya, penyimpangan dalam pengelolaan BBM bersubsidi sudah menjadi modus untuk melakukan korupsi. "Kalau memang pencurian BBM tidak bisa dicegah, itu karena aksi menyelewengkan BBM  bersubsidi sudah dijadikan sarana korupsi berjamaah," pungkas politisi Partai Golkar itu. (boy/jpnn)